Dari Jared Leto dan Bendera Merah Putih

APA YANG SUDAH KAU DAN AKU LAKUKAN UNTUK INDONESIA?

 

 

 

Jumat (22/7) malam, gua bersama seorang temen gua berkesempatan datang ke Java Rockin’ Land (JRL) 2011, suatu festival musik rock di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta. Tujuan utama gua adalah nonton Thirty Seconds to Mars (30STM), band heavy rock / alternative rock asal Los Angeles, Amerika Serikat, yang terkenal dengan single-singlenya seperti The Kill, A Beautiful Lie, From Yesterday, Kings and Queens, dan Hurricane serta sang vokalis, Jared Leto, yang juga berprofesi sebagai aktor dan dikagumi banyak kaum hawa karena ganteng [bukan, gua bukan gay; ini benar-benar kata para wanita]. FYI, gua jarang nonton festival-festival musik seperti ini, karena gua cuma mahasiswa miskin yang belum punya pendapatan sendiri dan kuliah dibiayai uang rakyat. Hiburan kayak gini, bagi gua, cuma sekali-sekali kalo ada duit lebih hasil nabung. Niat awal cuma hiburan. Namun, gak disangka-sangka, gua memperoleh pengalaman berharga, yang menggelitik rasa nasionalisme di hati gua.

 

30STM datang agak terlambat, namun langsung menghentak Pantai Carnaval Ancol dengan lagu-lagunya yang cadas. A Beautiful Lie, Attack, From Yesterday, Alibi, The Kill. Di tengah kerumunan massa Echelon (sebutan penggemar 30STM) yang menggila, gua dan temen gua ikut melompat-lompat, headbang, melambai-lambaikan tangan, ikut nyanyi, berteriak; pokoknya menggila. Kemudian, 30STM melanjutkan ke lagu Closer To The Edge. Gua tersentak melihat apa yang Jared Leto lakukan sebelum masuk ke lagu ini.

 

Vokalis flamboyan 30STM ini membawa bendera Merah Putih (ya, bendera pusaka Indonesia) ke atas panggung dan membalut badannya dengan bendera tersebut. Sebelumnya, Leto beberapa kali mengaku sangat terpesona dengan sambutan yang didapatkan dari fans Indonesia dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena bisa berada di negeri ini. Kesannya dia suka banget sama Indonesia, kayak Benji dan Joel Madden dari Good Charlotte yang katanya cinta Jakarta dan Indonesia. 30STM kemudian menutup konser pertama kalinya di Indonesia dengan menyanyikan lagu Kings And Queens.

 

Belakangan, gua tahu bahwa Leto melakukan hal yang sama (bawa bendera kebangsaan negara tersebut) di negara-negara yang pernah didatangi 30STM sebelumnya. Tapi, who cares. Poin gua adalah, gua melihat dengan mata kepala gua sendiri, seorang foreigner yang baru pertama kali ke Indonesia, membawa bendera Merah Putih dengan semangat. Dari nniat awal cuma ingin cari hiburan, gua dapat sedikit pengingatan kecil tentang nasionalisme.

 

Sepulang dari Pantai Carnaval Ancol, sesuatu terbersit dalam pikiran gua. Berapa kali kita, warga Indonesia, terjebak nasionalisme musiman? Yang mengibarkan bendera Merah Putih cuma ketika perayaan tujuh belasan? Yang nyanyi Indonesia Raya cuma pas nonton timnas sepakbola kita main di Gelora Bung Karno? Berapa banyak kita terjebak nasionalisme simbolis? Yang merasa bangga punya pernak-pernik keindonesiaan seperti kaos-kaos dengan desain yang “Indonesia banget”? Yang merasa keren dengan nge-Twit kutipan-kutipan yang berbau nasionalis?

 

Karena kesal dibilang nasionalis musiman, seorang Pandji Pragiwaksono (penyiar radio Hard Rock FM, presenter televisi di acara Provocative Proactive, sekaligus penyanyi hiphop) membuat program Satu Tiang Satu Tahun, di mana dia memasang bendera Merah Putih di depan rumah selama satu tahun penuh. (http://pandji.com/satutiang-satutahun) Langkah yang cukup konkrit, menurut gua.

 

Ketika berpikir bahwa bisa jadi gua adalah orang yang terjebak nasionalisme musiman dan simbolis, gua terdiam. Gua merenung, apa yang sudah gua lakukan untuk Indonesia? Dua puluh satu tahun gua habiskan untuk diri sendiri. Gua gak tahu gimana gua bisa mengklaim bahwa gua mencintai bangsa ini. Kata orang, “tak kenal maka tak sayang”. Apakah gua sudah mengenal Indonesia, sehingga bisa menyayanginya? Sepertinya belum. Gua tentu saja belum pernah menjamah 17 ribu pulau yang membentuk 1,9 juta km2 wilayah tanah air ini. Gua tentu saja belum pernah bertemu 237 juta populasi warga negara ini. Ketemu aja belum pernah; gimana mau mengenal, apalagi mencintainya? Speaking of Benedict Anderson’s Imagined Communities, (http://books.google.co.in/books?id=4mmoZFtCpuoC) kita gak pernah bertemu muka dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita; mereka yang pernah kita temui mungkin gak sampai 1% dari seluruh populasi negeri ini.

 

Karena bingung, gua nanya ke para follower gua di Formspring pertanyaan ini:

 

Bagaimana cara mencintai ia yang tak pernah kau temui? Yang tak pernah kau salami? Yang tak pernah bersama ketika kau tertawa, tak pernah mengusap air matamu ketika kau menangis? Yang wajahnya belum pernah kau lihat? Yang namanya belum pernah kau ketahui?

 

Konteks pertanyaan ini adalah bagaimana cara mencintai saudara sebangsa dan setanah air kita, tapi sengaja gua bikinblur makna aslinya. Praktis banyak yang jawabnya salah paham. Akan tetapi, gua memang ingin follower gua menjawab secara umum, gimana cara mencintai orang yang tak pernah ditemui. Jawaban-jawaban yang menurut gua bagus antara lain:

 

yah cintailah dengan memberikan manfaat.. Manfaat untuk diri sendiri dan orang-orang lain. (oleh: pageof****)

 

lewat do’a (oleh: *******dewi)

 

Dan yang terbagus, menurut gua, adalah:

 

Baca referensinya di Quran dan hadis, begitulah caraku mencintai muhammad (oleh: wahyu****)

 

Gua rangkum jawaban-jawaban ini dengan:

1. Baca tentang mereka, saudara-saudara sebangsa kita. Bagaimana mereka hidup, baik yang di Pulau Weh maupun yang di Merauke, baik yang di Pulau Miangas maupun yang di Pulau Rote. Ini bisa dilakukan: sudah mulai banyak buku, artikel majalah, dan acara televisi yang membahas kehidupan saudara-saudara sebangsa kita di daerah-daerah lain.
2. Doakan mereka. Doakan kebaikan mereka, kesehatan mereka, kesejahteraan mereka, kenaikan taraf hidup mereka, dan kegembiraan mereka. Ini mudah: yang perlu dilakukan hanya meluangkan sejenak waktumu untuk mendoakan mereka.
3. Berikanlah manfaat untuk mereka.

 

Gua terdiam. Bagaimana cara gua memberi manfaat untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air gua?

Apa yang harus gua lakukan untuk Indonesia?

Mungkin kau bisa sharing-sharing. Apa yang sudah kau lakukan untuk Indonesia? Agar bisa menginspirasi gua.

Indonesia Tak Juara, Tapi Tetap Superior

Tim nasional Indonesia mampu menang 2-1 atas Malaysia pada laga final kedua Piala AFF 2010 di Gelora Bung Karno, Rabu, 29/12/2010, namun harus puas dengan hanya mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah kalah 0-3 pada laga pertama, Minggu, 26/12/2010. Malaysia pun mengklaim gelar juara Piala AFF 2010.

Sebagai supporter timnas Indonesia, saya tetap menganggap timnas Indonesia jauh lebih superior daripada Malaysia. Silakan menyebutnya sebagai pelipur lara, namun kita dapat melihat dari statistik berikut:

 

Indonesia

vs. Malaysia (penyisihan Grup A, 1/12), menang 5-1 (poin 3)

vs. Laos (penyisihan Grup A, 4/12), menang 6-0 (poin 3)

vs. Thailand (penyisihan Grup A, 7/12), menang 2-1 (poin 3)

vs. Filipina (semifinal pertama, 16/12), menang 1-0 (poin 3)

vs. Filipina (semifinal kedua, 19/12), menang 1-0 (poin 3)

vs. Malaysia (final pertama, 26/12), kalah 0-3 (poin 0)

vs. Malaysia (final kedua, 29/12), menang 2-1 (poin 3)

Statistik total: Main: 7. Menang: 6. Seri: 0. Kalah: 1. Selisih gol: 11 (17-6). Poin: 18.

 

Malaysia

vs. Indonesia (penyisihan Grup A, 1/12), kalah 1-5 (poin 0)

vs. Thailand (penyisihan Grup A, 4/12), seri 0-0 (poin 1)

vs. Laos (penyisihan Grup A, 7/12), menang 5-1 (poin 3)

vs. Vietnam (semifinal pertama, 15/12), menang 2-0 (poin 3)

vs. Vietnam (semifinal kedua, 18/12), seri 0-0 (poin 1)

vs. Indonesia (final pertama, 26/12), menang 3-0 (poin 3)

vs. Indonesia (final kedua, 29/12), kalah 1-2 (poin o)

Statistik total: Main: 7. Menang: 3. Seri: 2. Kalah: 2. Selisih gol: 4 (12-8). Poin: 11.

 

Dilihat dari statistik tersebut, jelas Indonesia lebih unggul. Dari jumlah permainan yang sama, Indonesia merebut 18 poin (6 W + 1 L), sementara Malaysia hanya memperoleh 11 poin (3 W + 2 D + 2 L). Indonesia pun mencetak lebih banyak gol dan kebobolan lebih sedikit gol, sehingga memperoleh selisih gol yang jauh lebih banyak daripada Malaysia (selisih 11 banding selisih 4).

Bahkan, lolosnya Malaysia dari penyisihan Grup A pun sedikit banyak dibantu oleh kemenangan Indonesia atas Thailand pada laga terakhir Grup A, di mana Indonesia mengalahkan Thailand yang baru mengantongi poin 2, sehingga Malaysia yang baru mengalahkan Laos dan memperoleh poin 4 dapat lolos. Apabila Indonesia menyerah kepada Thailand pada laga tersebut, Thailand akan mengantongi poin 5 dan dapat lolos bersama Indonesia yang sebelumnya telah memperoleh poin 6; menyisihkan Malaysia dari penyisihan Grup.

Secara Head-to-Head pun, dalam Piala AFF kali ini Indonesia masih unggul dari Malaysia. Kedua tim bertemu sebanyak tiga kali dalam kompetisi ini. Catatan hasil pertandingannya adalah:

 

(Penyisihan Grup A, 1/12) Indonesia 5-1 Malaysia

(Final pertama, 26/12) Malaysia 3-0 Indonesia

(Final kedua, 29/12) Indonesia 2-1 Malaysia

 

Statistik total:

Indonesia: Menang: 2. Kalah: 1. Selisih gol: 2 (7-5). Poin: 6.

Malaysia: Menang: 1. Kalah: 2. Selisih gol: -2 (5-7). Poin: 3.

 

Bukankah dengan melihat data statistik di atas, wajar apabila saya tetap menganggap timnas Indonesia jauh lebih superior daripada Malaysia? Namun, dunia kompetisi memang kejam. Dalam kompetisi berformat turnamen seperti Piala AFF, yang menentukan gelar adalah hasil pertandingan dari awal hingga akhir. Malaysia, yang dapat lebih unggul pada pertandingan final (yang dapat diibaratkan sebagai “decisive battle” dalam istilah perang Clausewitzian), pun dapat keluar sebagai juara Piala AFF. Bukan Indonesia, yang menang pada pertandingan terakhir dan juga menorehkan catatan yang jauh lebih bagus daripada lawannya.

Mungkin benar pandangan Machiavellian bahwa “the end justifies the means”. Hasil akhir menentukan segalanya.

Namun, saya tetap mendukung timnas Indonesia dan segenap jajaran pemain, pelatih, dan staf pelatih. Semoga Indonesia dapat merebut gelar juara di kompetisi-kompetisi berikutnya, seperti SEA Games 2011 dan Olimpiade 2012.

 

#NurdinTurun

Untuk D

Selasa, 28 Desember 2010.

Aku bertanya-tanya mengapa kau tak kunjung hadir di tempatku menjalani sidang skripsiku hari ini. Kau sudah mengatakan akan datang dan aku percaya padamu. Namun, hingga sidangku dimulai, kau tak kunjung hadir. Aku memasuki ruangan sidang yang berkapasitas kecil itu dengan hati bimbang. Setelah dipersilakan oleh sang Ketua Sidang, aku memulai pemaparan skripsiku dengan cemas. Karena kau tak hadir.

Untunglah, tiga menit kemudian, kulihat dirimu muncul di depan pintu berkaca-tembus itu. Aku menjadi tenang dan meneruskan pemaparanku dengan mantap. Aku menjawab pertanyaan sang Penguji Ahli dengan baik hingga dapat dikatakan bahwa apabila ini adalah wawancara kerja, sudah jelas aku akan diterima. Aku melewati sidang dengan meyakinkan. Karena kau telah hadir.

Waktu jeda, Ketua Sidang mempersilakan aku keluar ruangan karena Ketua Sidang, Penguji Ahli, dan Dosen Pembimbing akan berdiskusi menentukan kelulusanku. Aku mulai deg-degan. Tapi, ketika aku keluar ruangan, dirimu yang menyambutku dengan pelukan hangatmu segera melunturkan kecemasanku. Agak malu juga dengan teman-teman sejurusan kita yang berada di sana menonton sidangku.

Ketua Sidang memanggilku kembali ke ruangan dan mengumumkan–bahwa aku dinyatakan LULUS! Whoa! Senyumku merekah lebar. Begitu aku keluar ruangan, tentu saja kau adalah orang pertama yang kusampaikan tentang hal ini. Kau tebarkan senyummu yang indah, lesung pipitmu menghias pipimu yang merah. Kau menggenggam tanganku, mengucapkan selamat.

Kau ingin seperti aku: dibimbing oleh dosen yang sama, yang sama-sama kita kagumi; menyusun skripsi tentang topik yang sama, topik yang menjadi passion kita berdua. Kau yang sejurusan denganku, namun dua angkatan di bawahku, berjanji akan meneruskan jejakku itu. Bahkan, kau telah meminta naskah skripsi lengkap dengan tanda tanganku –membuatku merasa seakan seorang penulis terkenal yang sedang dalam acara pembagian tanda tangan– untuk menjadikan naskah skripsi tersebut motivasi pendorongmu. Aku sangat gembira dan bangga.

Namun, alasan utama kebahagiaanku pada saat itu adalah kehadiranmu di sana. Kau yang telah berjanji mencintaiku. Kau yang akan selalu kulindungi. Kau, orang pertama dengan siapa aku ingin membagi kebahagiaanku pada saat itu.

Hari itu, sebagaimana kujanjikan, aku sepenuhnya milikmu. Kubawa kau ke manapun kau mau. Kita menonton film bersama. Tak ada film yang bagus di bioskop, tapi kita hanya ingin menonton saja. Kemudian, kita minum bersama di sebuah gerai kopi terkenal. Kau mendadak ingin bermain ice-skating, dan aku membawamu ke sebuah mal di Grogol Petamburan, yang memiliki indoor ice rink. Selesai skating, kita berkaraoke, hanya berdua. Setelah makan malam bersama, kuantar kau pulang. Hari itu, sebagaimana kujanjikan, uang tak masalah. Aku hanya ingin membagi kebahagiaanmu denganku.

Aku hanya suka melihat lesung pipitmu yang tampak sangat manis di pipimu ketiku kau tersenyum.

Kau tahu betapa tsundere-nya dirimu? Kau yang biasanya agak skeptis dan lumayan frontal, memiliki banyak sisi yang manis dan hangat. Aku tak tahu, entah mengapa, hanya melihat dirimu saja, hati ini sudah tenang, seakan kau adalah candu. Tubuhmu yang lebih pendek dariku dengan lengan-tungkai yang kurus itu seakan menyuruhku untuk selalu melindungimu, walaupun aku tahu kau adalah gadis yang kuat. Rambut pendekmu dan sinar matamu meyakinkanku akan hal itu.

Dan aku bahagia, karena kau telah hadir di sisiku. Mencintaiku.

–Sayangnya, kisah di atas hanyalah fiksi.

Maaf, Saya Tak Ucapkan Selamat Natal

24 Desember 2010. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani akan merayakan hari besar agamanya, Natal, pada keesokan harinya. Pada malam yang mereka sebut Christmas Eve ini, mereka melakukan Misa tengah malam. Berbagai dekorasi dan simbol-simbol Natal, seperti pohon Natal dan lagu-lagu Natal menghiasi hari-hari mereka. Tak ketinggalan tradisi mengucapkan selamat Natal. Kaum beragama lain pun tak ketinggalan mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristiani mereka, termasuk kaum Muslim.

 

Hal ini sempat menjadi kontroversi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan tentang <a href=http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/antar/etc/NatalMUI1981.html>keharaman perayaan Natal bersama</a>, serta sempat mengeluarkan komentar bahwa perayaan Natal terlalu berlebihan. Tentu saja, hal ini menimbulkan kontroversi, karena dianggap melanggar kebebasan dan toleransi beragama di negara berslogan “Bhinneka Tunggal Ika” ini. Bahkan, kecaman tak luput datang dari kaum Muslim sendiri.

 

Memang, ada beda pendapat tentang ucapan “selamat Natal” dalam kepercayaan Islam. Note ini saya tulis untuk menjelaskan mengapa saya (dan teman-teman yang sepaham) tidak mengucapkan “selamat Natal”, agar tak menimbulkan kesalahpahaman baik dari sesama kaum Muslim yang berbeda pendapat maupun dari kaum beragama lainnya. Karena, saya juga seorang pendukung kebebasan dan toleransi beragama.

 

Perbedaan Pendapat

Beda pendapat dalam permasalahan ini saya sarikan dari tulisan <a href=http://agama.kompasiana.com/2010/12/23/beda-pendapat-tentang-ucapkan-%E2%80%9Cselamat-natal%E2%80%9D/>Bakaruddin Is, “Beda Pendapat Tentang Ucapkan “Selamat Natal””, Opini Kompasiana 23 Desember 2010</a>. Mereka yang berpendapat haram hukumnya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya, mendasarkan pendapat mereka pada argumen bahwa mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari syiar-syiar agama lain. Hal ini dianggap sebagai tasyabbuh (menyerupai) agama lain dan ini diharamkan.

 

Yang membolehkan ucapan “selamat Natal” antara lain ulama kontemporer seperti Syeikh Yusuf al Qaradhawi, yang berargumen bahwa apabila umat Kristiani adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum Muslimin, terlebih lagi apabila ada hubungan khsusus antara dirinya (umat Kristiani) dengan seorang muslim (seperti kerabat, tetangga rumah, teman kuliah, teman kerja dan lainnya), maka ucapan selamat Natal tersebut Hal ini termasuk di dalam berbuat kebajikan. Lembaga Riset dan Fatwa Eropa juga membolehkan pengucapan selamat ini jika mereka bukan termasuk orang-orang yang memerangi kaum Muslimin khususnya dalam keadaan dimana kaum Muslimin minoritas seperti di Barat.

 

Pandangan Saya

Sebagaimana telah saya utarakan, saya adalah pendukung ke-bhinneka-an, namun memilih untuk tak mengucapkan “selamat Natal”. Bukan berarti saya tak menghargai kaum Kristiani; saya mencintai mereka sebagaimana saya mencintai saudara-saudara sebangsa dan setanah air saya. Namun, saya juga bukan seorang penganut pluralisme, apalagi masalah beragama. Mempercayai satu agama adalah benar, konsekuensinya adalah mempercayai bahwa agama lain adalah salah. Logika menganulir ini dapat dilihat dalam opini <a href=http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/05/maaf-aku-bukan-seorang-pluralis/>Muhsin, “Maaf, Aku Bukan Seorang Pluralis”, Opini Kompasiana 5 Juni 2010</a> berikut ini:

 

“Saya sebagai penganut keyakinan beragama tertentu sangat yakin bahwa apa yang saya anut adalah benar. Kalau salah, buat apa saya anut. Dan kalau keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan saya juga saya anggap benar, maka saya akan dinilai oleh para ahli logika sebagai orang gila dan tidak berpikiran logis dan waras karena bagaimana mungkin dua keyakinan yang saling berseberangan dan bertentangan (kontradiksi) bisa diyakini keduanya pada saat dan sisi yang sama sebagai sama-sama benar. Kalau saya yakin bahwa sekarang ini hujan, tidak mungkin di saat yang sama saya juga harus menerima keyakinan orang lain bahwa sekarang ini tidak hujan. Intinya adalah saya benar dan dia salah, atau saya salah dan dia benar. Tidak mungkin kami berdua sama-sama benar atau salah.”

 

Memilih agama berbeda dengan memilih universitas, jurusan kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Anda dapat menjadi mahasiswa UI dan menganggap kampus Anda bagus, tanpa menafikan bahwa kampus-kampus lain seperti ITB atau UGM juga memiliki keunggulan masing-masing. Anda dapat memilih jurusan sains dan/atau kesehatan di kuliah tanpa menganggap bahwa jurusan sosial dan/atau humaniora adalah jurusan sesat. Anda dapat menjadi seorang teknokrat tanpa memandang kotor pekerjaan seorang birokrat. Beda dengan agama. Dalam Islam, agama-agama lain adalah jalan yang (maaf) dimurkai dan sesat. Dan, saya menerima apabila umat beragama lain juga menganggap bahwa agama Islam sesat, dan lain sebagainya. Tentu saja, mempercayai hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat yang asasi. Bukankah menerima perbedaan dan tak menjadikannya alasan perpecahan adalah bukti kedewasaan seseorang?

 

Apabila saya mengucapkan selamat Natal, terdapat unsur pengakuan saya terhadap kebenaran ajaran Natal dalam agama Kristiani. Hal ini dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw., umat Islam tidak boleh mencampur-adukkan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain, umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Almasih bin Maryam as. sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, serta umat Islam dilarang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu dan/atau Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Almasih itu anaknya.

 

Kembali mengutip Muhsin, “Maaf kawan, aku bukan seorang pluralis, tapi aku tetap seorang yang sangat toleran terhadap segala perbedaan, seberapa pun bedanya.“

 

Kepada sesama umat Muslim yang berbeda pendapat, serta kepada umat beragama lainnya, semoga kita tetap dapat bersatu dalam keberagaman kita, dengan mengedepankan kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

 

P.S.: Penulis ingin sekali menikmati salju… Aaargh, pengen ke Korea Selatan! (loh?)

Aal Iz Not Well

Dustai diri sendiri selama ini
Tinggi ‘ku mendongak, langit ‘ku menatap
Pandang ‘ku bintang dan bulan, tempat banyak menggantung harap
Lupakan lumpur di tanah tempat ‘ku menapak

Sejak kapan tidurku berhias mimpi-mimpi indah?
Di mana kau dan aku, dia, mereka, bergandengan tangan
Berbagi kata dengan cermin yang menjilat dalam seluruh pertanyaan
Lupakan sebab matinya Narcissus di tepi telaga

‘Ku kira, beginilah nanti jadinya:
Damai dalam dada ‘kan menguap tak membekas pula
Hanya sugesti belaka
Semuanya tak baik-baik saja

Maka, “Aal iz well,” adalah kalimat pantangan bagi setiap Realis sejati

Petang Terakhirku di Subi

Jumat, 30 Juli 2010

Tangguh

Curang, pada hari terakhir perjalanan ini Kau perlihatkan matahari terbenam yang sangat indah

Cahayanya menerobos rimbun pohon kelapa dan cengkeh; menerangi petang seakan lampu sorot teater

Menyirami pucuk-pucuk pohon kelapa dan cengkeh hingga bagaikan emas bersinar cerah

Dan aku merasa sangat tenang melihat pemandangan itu; lenyap segala gelisah dan susah

Pun aku sangat takjub

Pucuk-pucuk pohon kelapa yang bersinar emas tampak bagaikan sisir-sisir permaisuri surgawi

Melambai-lambai bagaikan hendak merayuku agar tetap di sini; bagaikan berkata, „Jangan pergi!“

Pun pucuk-pucuk pohon cengkeh yang bersinar emas tampak bagaikan mahkota baginda raja

Menjulang tegak dan kokoh bagaikan hendak menghalangiku agar tak beranjak pergi

Ya, aku sangat takjub

Sempat, aku sekali lupa apa tujuanku menempuh perjalanan panjang ini

Alami disorientasi yang menyesakkan napas dan membutakan arah

Namun, saat menatap tegaknya sang raja dan rayuan sang permaisuri,

Kau seakan bersabda bahwa untuk keagungan sesaat ini Kau hadirkan aku di sini

Arcobaleno di ottima qualita [1]

Sebentuk busur pun melengkung di udara; warna-warni indah pelangi

Sayang engkau tak ada di sampingku, sayang

Keagungan sesaat ini, hanya denganmu aku ingin berbagi

Matahari terbenam pada petang terakhirku di Subi[2]

---

[1] Arcobaleno di ottima qualita: bahasa Italia, “pelangi terindah”.

[2] Subi: Salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu pulau dalam daerahnya, Pulau Subi Kecil, merupakan salah satu pulau terdepan dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cybercampaign Oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008: Internet sebagai Platform Otonom Kampanye Politik

Abstract
Internet as an aspect of social change has been a new media sphere where political autonomy is constructed in networking society. This phenomenon can be observed in Malaysian general election, 2008, in which the Web 2.0 applications in the Internet was used by the opposition politicians to launch a cybercampaign against the ruling Barisan Nasional coalition. This cybercampaign led to a phenomenon of electronic democracy (e-democracy) by the opposition with Malaysian public, which accounted to the powermaking process of the opposition. The political power generated had led to the significant winnings of the opposition in five Malaysian states, although the national overall results were still in favor of the Barisan Nasional. This phenomenon has generated the writer’s curiosity over the use of the Internet as an autonomous platform of political campaign by the Malaysian opposition. This paper attempts to analyze how the cybercampaign launched by the opposition in Malaysian general election, 2008, led them to a better result compared with previous elections.
Keywords
Web 2.0; communication power; electronic democracy; cybercampaign; Malaysian general election 2008

PERMASALAHAN PENELITIAN

Latar Belakang
Manuel Castells, sebagai salah satu ilmuwan sosial ternama di dunia, telah menjelaskan Internet dari aspek perubahan sosial. Salah satu poin fokus penelitiannya tentang Internet sebagai struktur kehidupan manusia adalah Internet sebagai lingkungan media baru tempat otonomi dikonstruksikan dalam masyarakat berjaringan. Konstruksi otonomi dalam Internet yang diungkapkan oleh Castells ini dapat kita lihat dalam fenomena cybercampaign (kampanye Internet)[1]. Sebagai studi kasus, sangat menarik untuk mencermati Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia 2008, di mana terjadi penurunan raihan koalisi Barisan Nasional (BN). Walaupun BN yang dipimpin Perdana Menteri Abdullah Badawi memenangi pemilu, raihan BN pada pemilu kali ini mengalami penurunan. Pada pemilu 2004, BN mendapat kemenangan meyakinkan setelah mengamankan 199 dari 219 kursi yang ada, sementara kini BN hanya mendapat 127 kursi dari 222 kursi yang tersedia. BN pun secara mengejutkan kalah dari kubu oposisi di daerah Penang.[2] Nurul Izzah, putri sulung pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, pun berhasil memenangi pemilu di daerah pemilihan Lembah Pantai Kuala Lumpur.[3]
Dalam kampanye dan strategi pemenangan Pemilu Malaysia ini, dapat dilihat bahwa kubu oposisi melakukan cybercampaign, yang tak terlalu tampak pada kampanye BN. Partai-partai oposisi utama Malaysia, terdiri atas Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Pan-Malaysian Islamic Party (PAS), Parti Sosialis Malaysia (PSM), dan United Pasok Nunukragang National Organisation (PASOK) bergabung di bawah slogan Barisan Rakyat dan melakukan kampanye di berbagai cyberspace dan media baru, menggunakan berbagai teknologi baru seperti blog, short message service (SMS), dan YouTube.[4] Dalam menggalang dana pun, kubu oposisi berhasil menarik perhatian publik melalui berbagai website dan blog bagi para pendukung untuk menyumbangkan dana melalui kartu kredit dan transfer bank untuk membantu mereka mencetak poster-poster kampanye dan mengadakan berbagai forum publik.

Pokok Permasalahan
Makalah ini berusaha memahami berbagai aspek cybercampaign dalam kampanye dan strategi kubu oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008. Pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah, “Bagaimana cybercampaign yang dilancarkan kubu oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008 dapat membawa mereka menuju hasil yang lebih baik daripada pemilu sebelumnya?”

Tujuan Penelitian
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai:
1. Cybercampaign yang dilancarkan oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008;
2. Bentuk-bentuk aplikasi Web 2.0 dalam cybercampaign oposisi Malaysia;
3. Bentuk-bentuk e-democracy komunikatif antara oposisi Malaysia dengan publik;
4. Proses pembuatan power politik oposisi melalui jaringan komunikasi Internet; serta
5. Potensi hambatan terhadap cybercampaign oposisi.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari pembuatan makalah ini adalah untuk:
1. Memberikan pemahaman tentang Web 2.0 dan aplikasinya dalam politik khususnya dalam konteks cybercampaign; serta
2. Mengonfirmasi/mendiskonfirmasi teori Communication Power Manuel Castells.

KERANGKA TEORITIK

Definisi Konsep-Konsep Kunci
Web 2.0
Istilah “Web 2.0” terkait dengan aplikasi web yang memfasilitasi pembagian informasi interaktif, interoperabilitas, rancangan user-sentris,[5] dan kolaborasi pada World Wide Web. Suatu Web 2.0 memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain sebagai kontributor terhadap konten website, berbeda dengan website di mana pengguna terbatas pada melihat secara pasif informasi yang disediakan oleh website tersebut. Contoh-contoh Web 2.0 termasuk komunitas berbasis web, layanan hosting, aplikasi web, situs-situs jejaring sosial, situs-situs video-sharing, wiki, blog, mashup, dan folksonomy. Istilah ini dipopulerkan oleh Tim O’Reilly melalui konferensi Media Web 2.0 O’Reilly pada 2004.[6] Istilah Web 2.0 tak merujuk kepada perbaruan spesifikasi teknis, namun perubahan kumulatif dalam cara-cara pada pengembang software dan user akhir menggunakan Web.

Teori Communication Power Manuel Castells (2009)
Dalam Communication Power, Manuel Castells (2009) meneliti mengapa, bagaimana, dan oleh siapa hubungan power terknostruksi dan digunakan melalui manajemen proses-proses komunikasi, dan bagaimana berbagai hubungan power ini dapat diubah oleh aktor-aktor sosial yang menghendaki perubahan sosial dengan memengaruhi pikiran publik. Castells menghadirkan tiga argumen sentral bahwa:[7]
1. Power bersifat multidimensi dan terkonstruksi di sekeliling jaringan-jaringan yang terpogram di tiap-tiap domain aktivitas manusia menurut kepentingan dan nilai-nilai yang dipegang aktor-aktor yang terberdayakan. Namun seluruh jaringan power menggunakan power mereka dengan memengaruhi pikiran manusia melalui berbagai jaringan multimedia komunikasi massa. Jadi, jaringan-jaringan komunikasi adalah jaringan fundamental pembuatan power dalam masyarakat.
2. Jaringan-jaringan power dalam berbagai domain aktivitas manusia terjaringkan di sekeliling jaringan-jaringan tersebut dan tak bergabung. Namun, jaringan-jaringan tersebut ikut serta dalam berbagai strategi kemitraan dan kompetisi, mempraktikkan kerjasama dan kompetisi secara simultan dengan membentuk jaringan-jaringan ad hoc di sekeliling proyek-proyek khusus dan dengan berganti mitra tergantung kepentingan pada tiap-tiap konteks dan tiap-tiap momen waktu.
3. Jaringan power yang terkonstruksi di sekeliling negara dan sistem politik memainkan peran fundamental dalam keseluruhan jaringan power. Hal ini disebabkan operasi sistem yang stabil, dan reproduksi hubungan power dalam seluruh jaringan, pada akhirnya bergantung pada fungsi-fungsi koordinasi dan regulasi negara dan sistem politik. Hal ini juga karena melalui negaralah, berbagai bentuk penggunaan power dalam berbagai lingkungan sosial berhubungan dengan monopoli kekerasan sebagai kapasitas untuk memaksakan power sebagai usaha terakhir.

Electronic Democracy
Dalam The Internet and Democratic Citizenship, Stephen Coleman dan Jay G. Bumler (2009) membahas berbagai kegelisahan dan optimisme tentang demokrasi dan mengaitkannya dengan Internet. Defisit deliberatif demokrasi adalah bahwa publik takkan mendukung keputusan kecuali mereka merasa telah diajak berkonsultasi dengan layak dan dilibatkan dalam proses pembuatannya.[8] Namun, terdapat krisis komunikasi publik, sehingga diperlukan transformasi dari partisipasi tak langsung menjadi partisipasi langsung. Muncullah konsep e-democracy, yang merupakan aransemen komunikatif antara pemerintah dengan publik melalui berbagai proyek online inovatif, seperti konsultasi parlementer online yang diluncurkan di Inggris pada 1998 dan pembentukan juru kampanye komunitas (Campaign Creator).[9] Menurut Angelika Füting dan Marco Bräuer, terdapat lima jenis komunikasi politik individual dalam e-democracy sebagai berikut:[10]

Jenis Ukuran Deskripsi/Sifat Nama
1 46% Penghindaran umum terhadap komunikasi dan aktivitas politik Passive mainstreamer (mainstreamer pasif)
2 14% Komunikasi politik atau keanggotaan serikat pekerja yang terbatas, partisipasi memberikan suara Egocentric lobbyist (pelobi egosentris)
3 15% Komunikasi politik multisegi/penggunaan Internet yang rendah, keanggotaan dalam kelompok aksi lokal atau kelompok hak-hak hewan Traditional activist (aktivis tradisional)
4 7% Komunikasi politik yang komprehensif dan multisegi, keanggotaan dalam partai politik, donasi bagi organisasi politik Involved extrovert (ekstrover yang terlibat)
5 18% Komunikasi politik khusus/ketertarikan tinggi terhadap komunikasi Internet; penghindaran terhadap “aktivitas luar” yang bersifat politis Lazy modernist (modernis yang malas)

Menurut Füting dan Bräuer, hanya lazy modernist yang menggunakan Internet untuk komunikasi politiknya hingga tingkat yang relevan, dan menyebut lazy modernist sebagai “golongan perintis online politik” (political online avant-garde). Füting dan Bräuer menyimpulkan bahwa akan terdapat difusi lebih jauh tawaran elektronik politik, seperti e-voting, e-petition, dialog-online, dalam Web 2.0, serta memprediksi bahwa di masa depan akan terjadi praktik multisegi kewarganegaraan digital dan konsepsi teoritis e-democracy lebih lanjut.[11]

Kajian Kepustakaan: Keterkaitan antara Politik dan Web 2.0
Telah terdapat berbagai kajian tentang keterkaitan antara politik dan Web 2.0. Pandangan yang lebih optimis diperlihatkan, misalnya, oleh Kostas Zafiropoulos dan Vasiliki Vrana (2008), yang mengkaji blogging politik di Yunani, dan menyimpulkan bahwa blogging politik di Yunani telah sesuai dengan karakteristik blogging politik, dan blog politik Yunani bertindak dalam suatu jaringan sosial blog, yang membentuk kelompok utama otoritas di mana diskusi politik terjadi. Blog-blog utama ini menyediakan opini dan sikap warga, yang dipertimbangkan oleh media. Afiliasi politik sebagian terefleksikan dalam formasi kelompok-kelompok utama blog, sehingga lebih mudah bagi warga untuk berkoordinasi dan menemukan perdebatan yang menarik.[12] Nicolas Desquinabo (2008) mengevaluasi pengaruh “rancangan institusional” forum-forum online selama pemilu presidensial Prancis 2007 pada pertimbangan warga, dan menyimpulkan bahwa forum-forum tersebut memberikan potensi pengaruh Internet pada kemungkinan “perselisihan deliberatif”, sehingga berbagai sistem institusional dan perlengkapan teknis dalam Internet mendorong perdebatan kontroversial terus-menerus, dan kerangka institusional diskusi online dengan kuat memengaruhi karakteristik mereka.[13] Zachary P. Devereaux (2008) meneliti peran uang, publisitas, satire video, pengawasan, dan rekrutmen ke dalam asosiasi politik terbuka dalam situs satire video Liberal Ontaria bernama Torytube.ca, dan menyimpulkan bahwa situs tesebut telah memainkan peran penting dalam kampanye modern dan mengonfirmasi bahwa platform Web 2.0 bertindak dalam kapasitas ideologis.[14] Brian J. Gaines dan Jeffery J. Mondak (2008) menganalisis situs Facebook untuk melihat tanda-tanda pengelompokan oleh para anggotanya menurut pandangan politik mereka, dan menyimpulkan bahwa para mahasiswa cenderung berkelompok secara ideologis dalam Facebook.[15]
Di lain pihak, terdapat juga berbagai pandangan yang lebih pesimis terhadap politik dan Web 2.0. Dylan Kissane (2008) mengkaji keterkaitan Web 2.0 milik ALP (Partai Buruh Australia), Kevin07.com.au, dalam mengumpulkan suara para pemilih muda dalam Pemilu Federal Australia 2007 dan menyimpulkan bahwa Kevin07.com.au tak terlalu berarti dalam perolehan dukungan dari golongan usia 18-29 yang meningkat karena berbagai keadaan spesifik pada pemilu tersebut, yaitu para pemilih muda yang lebih menyukai kandidat muda. Sehingga, langkah paling penting ALP sebenarnya adalah penunjukan Kevin Rudd yang lebih muda daripada Kim Beazley yang berpengalaman namun tak populer.[16] Darren G. Lilleker dan Nigel Jackson (2008) mengkaji bagaimana para elit politik di Inggris menggunakan aplikasi Web 2.0 dan menyimpulkan bahwa mereka cenderung menyesuaikan Web 2.0 terhadap kebutuhan mereka daripada mengubah modus operandi mereka untuk memenuhi norma-norma kultural Web 2.0. Mereka tak siap dan tak mampu mengadopsi Web 2.0 sehingga mengembangkan apa yang Lilleker dan Jackson sebut Web 1.5, yang mencakup unsur interaktif namun juga mencakup monolog satu arah pada saat yang sama.[17] Sarah Oates (2008) mengkaji bagaimana di Rusia Internet tak berhasil mengimbangi media tradisional yang bias, dan menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena tak ada mekanisme di Rusia agar informasi dapat menjadi kekuatan politik, dan Internet di Rusia tetap menjadi “kamerad” komunis sebagaimana di dunia media offline.[18]
Dapat dilihat bahwa Web 2.0 menyediakan tempat bagi diskusi politik yang kontroversial dan terus-menerus tanpa menimbulkan perselisihan fisik. Web 2.0 juga bertindak dalam kapasitas ideologis dan menjadi sarana pengelompokan pandangan politik. Namun, di berbagai kasus, Web 2.0 tak menjadi faktor utama yang dapat membawa kepada kemenangan politik. Diperlukan kesiapan dan kemampuan menggunakan Web 2.0 dengan optimal agar efek deliberatif Web 2.0 dapat benar-benar menjadi kekuatan politik.

Kajian Empirik: Kampanye Presidensial Barack Obama 2008
Contoh aktual dari konstruksi otonomi dalam masyarakat berjaringan yang memperlihatkan keterkaitan antara politik dan Web 2.0 adalah kampanye presidensial Barack Obama, yang diawali dengan pelibatan para pendukungnya di Internet selama pemilihan pertama. Ketika pendukungnya menggalang dana untuk berbagai alasan spesifik dan menyediakan laporan pembelanjaan dana tersebut, 62% donasi diberikan melalui Internet, dengan total US$ 605 juta. Banyak pula pengamat yang memandang kuatnya dukungan terhadap Obama di antara berbagai situs jejaring sosial, seperti MySpace dan Facebook.com,[19] serta menilai Obama sebagai kandidat yang paling terhubung dengan pemilih potensial melalui Internet.[20] Kampanye pertama Obama pun memperoleh publisitas dari berbagai video musik di Internet, seperti video “Obama Girl” berjudul I Got a Crush… on Obama, video Yes We Can,[21] dan video pidato Obama A More Perfect Union.[22]
Obama memang sukses menggunakan Internet untuk mengumpulkan pendukung dan memperkenalkan kebijakan-kebijakannya. Integrasi teknologi ke dalam proses organisasi lapangan merupakan keberhasilan kampanye Obama, yang membawa efisiensi Internet dalam mengorganisasi massa dalam cara yang terdistribusi dan terpercaya.[23] Penggunaan Internet oleh Obama mengincar target golongan usia 18-29, golongan usia yang paling bergantung pada media baru untuk memperoleh informasi politik tentang pemilihan umum. Manajer kampanye Obama memahami bahwa alasan para pemilih muda cenderung mengabaikan politisi adalah karena politisi cenderung mengabaikan isu-isu yang paling menyangkut para pemuda. Kampanye Obama akhirnya berhasil memperoleh reaksi positif dari para pemuda Amerika.
Melalui forum-forum dan website sosial seperti MySpace dan Facebook, Obama membangun hubungan dengan para pendukung dan calon pendukungnya. Ia membangun kualitas yang jujur dan face-to-face sehingga memberikan rasa jaminan dan kepercayaan kepada para pendukungnya, yang menginspirasi mereka untuk mengumpulkan para pendukung lain di komunitas lokal mereka. Para pendukung Obama juga membentuk komunitas nasional. Internet menyediakan sarana yang berguna dan efektif untuk itu, seperti sarana Neighbor-to-Neighbor dalam My.BarackObama.com, memungkinkan para pendukung mencapai jumlah yang besar dalam waktu singkat dalam komunitas mereka, yang pada gilirannya membawa kepada kampanye yang mengumpulkan lebih banyak lagi dukungan bagi Obama. Komunikasi online membawa para pendukung Obama terlibat dalam berbagai aktivitas sosial seperti pemberian tandatangan dan petisi door-to-door untuk dukungan bagi Obama, juga mendiskusikan opini mereka tentang kebijakan dan isu yang mereka dukung bersama Obama.[24]
Seluruh kebijakan Obama tersedia secara online, dan update dikirim ke pelanggan partai politiknya melalui email dan SMS, yang pada akhirnya membuat Obama menjadi kandidat dengan penggunaan teknologi paling cerdas dan modern, dan meningkatkan popularitasnya di antara para pemilih muda. Lebih lanjut, kampanye Obama juga diperkuat dengan terbatasnya penggunaan Internet oleh lawannya, John McCain. McCain tak memiliki organisasi seperti dalam kampanye Obama, juga tak mengeluarkan uang pada porsi kampanye ini. Pemilihan waktu yang tepat dan penggunaan kampanye online memberi Obama keunggulan signifikan atas McCain.[25]

Analisis Keterkaitan Antarkonsep
Kesimpulan dari kajian kepustakaan bahwa Web 2.0 dapat menjadi kekuatan politik diperlihatkan secara aktual dalam kampanye presidensial Obama. Obama berhasil melibatkan para pendukungnya di Internet, menggalang dana melalui Internet, dan menunjukkan dukungan terhadap Obama melalui Internet. Integrasi teknologi ke dalam proses organisasi lapangan merupakan keberhasilan kampanye Obama. Hal ini juga diperkuat dengan terbatasnya penggunaan Internet oleh lawannya, John McCain. Maka, proses translasi Web 2.0 menjadi kekuatan politik juga berada dalam analisis keunggulan kompetitif penggunaan Web 2.0 secara relatif dengan lawan politik.

DATA TEMUAN DAN ANALISIS

Kampanye Oposisi Malaysia di Cyberspace dalam Pemilu Malaysia 2008

Latar Belakang: Tekanan pada Media Mainstream
Penggunaan cyberspace oleh oposisi dalam kampanye dalam Pemilu Malaysia 2008 pada awalnya disebabkan penggelapan pada media mainstream. Banyak surat kabar dan stasiun televisi di Malaysia sebagian dimiliki oleh partai-partai dalam koalisi yang memimpin, dan media-media tersebut dinilai terlalu menyanjung cerita-cerita tentang pemerintah dan pencapaiannya. Outlet media yang dimiliki secara langsung oleh pemerintah Malaysia antara lain Bernama (Berita Nasional Malaysia), agen berita pemerintah Malaysia Sementara yang dimiliki oleh partai-partai dalam koalisi Barisan Nasional antara lain grup Media Prima, yang dimiliki oleh United Malays National Organisation. Media Prima adalah perusahaan induk empat saluran televisi dan dua saluran radio. Sementara itu, RTM (Radio Televisyen Malaysia), penyiar publik milik negara di Malaysia, mengoperasikan dua saluran televisi lokal dan 32 saluran radio nasional.
Terdapat sekitar 30 surat kabar dan tabloid yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Inggris, China, dan Tamil. Surat kabar terkemuka mencakup The Star, New Straits Times, theSun, Berita Harian, Utusan Malaysia, Sin Chew Jit Poh, dan Nanyang Siang Pau. The Star secara mayoritas dimiliki oleh Malaysian Chinese Association (Persatuan Cina Malaysia), partai kedua terbesar di aliansi Barisan Nasional. New Straits Times merupakan bagian dari grup perusahaan Media Prima yang dimiliki oleh partai politik dominan, UMNO. Sementara itu, Utusan Malaysia dianggap memiliki kredibilitas yang rendah karena praktik standar ganda dalam pelaporan, khususnya berkenaan dengan berita politik.[26] Pernyataan-pernyataan oleh para Chief Minister di negara-negara bagian yang dipimpin oposisi seringkali dilaporkan keluar dari konteks, dimanipulasi, atau difabrikasi.[27]
Regulasi kebebasan pers di Malaysia menjadi sasaran kritik karena pemerintah dianggap menyebarkan ancaman-ancaman reduksi peluang pekerjaan dan menolak anggota keluarga jurnalis di universitas publik. Legislasi seperti Printing Presses and Publications Act juga disebut membatasi kebebasan berekspresi. Pada 2007, agen pemerintah Malaysian Communications and Multimedia Commission mengeluarkan instruksi kepada seluruh stasiun televisi dan radio swasta untuk tak menyiarkan pidato-pidato yang dibuat oleh para pemimpin oposisi.[28] Tentu saja, gerakan ini dikutuk oleh para politisi dari oposisi, seperti oleh Democratic Action Party.[29] Instruksi tersebut kemudian ditarik kembali oleh Energy, Water and Communications Ministry. Media watchdog Reporters Without Borders menempatkan Malaysia pada posisi 124 dari 169 dalam indeks kebebasan pers internasional dan mengatakan bahwa media mainstream “sering dipaksa untuk mengabaikan atau menjatuhkan event- event yang diorganisasi oleh oposisi”.[30]

New Media dan Kampanye Oposisi di Cyberspace Malaysia
Dapat dilihat bahwa pemberitaan media mainstream di Malaysia cenderung bersifat partisan. Oleh karena itu, di Malaysia muncul berbagai media alternatif, seperti Malaysiakini.com, suatu jurnal berita online yang beroperasi sejak 1999 dan pernah mengalami penggerebekan polisi dan penyangkalan pas jalan media bagi para reporternya untuk meliput event-event pemerintahan. Compete.com menaksir bahwa Malaysiakini.com kini menarik 10.000 pengunjung unik pada Mei 2009 dan 119.431 pengunjung unik pada April 2010.[31] Alexa menempatkan Malaysiakini.com sebagai website paling populer ke-16 di Malaysia, lebih tinggi daripada website The Star thestar.com.my pada 2008,[32] dan hanya berada satu tingkat di bawah thestar.com.my pada 2010.[33] Penggunaan Internet sebagai sarana kampanye terhambat oleh tingkat penetrasi yang rendah di daerah-daerah pedesaan, di mana pemerintah memperoleh dukungan yang kuat. Namun, di daerah-daerah kota, penggunaan Internet signifikan, dan masyarakat kota kini memiliki akses alternatif terhadap berita dan pandangan berbeda.[34]
Karena partai-partai oposisi jarang memperoleh pemberitaan di media-media mainstream, mereka mulai berkampanye di cyberspace dengan sasaran para pemilih muda di daerah kota yang terdidik. Setelah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi membubarkan parlemen pada Februari 2008, pemimpin oposisi Lim Kit Siang mengunggah pidato terkait pemilu di YouTube. Lim adalah salah satu politisi Malaysia yang paling terhubung dengan cyberspace. Lim memiliki tiga blog[35] yang di-update dengan cermat dengan banyak post tiap hari, dan banyak pemimpin partai lainnya yang mengikuti hal tersebut.[36]
Partai oposisi Malaysia PAS memiliki jurnal online sendiri, HarakahDaily.net, yang menampilkan enam saluran televisi online berbeda dan pelaporan original terkait pemilu Malaysia. HarakahDaily.net adalah website surat kabar Harakah yang diterbitkan oleh PAS. HarakahDaily.net menjadi alternatif yang baik sejak akhir 1990-an Perdana Menteri ke-4 Malaysia, Mahathir bin Mohamad, membatasi izin terbit surat kabar Harakah, dari publikasi dua kali seminggu menjadi dua kali sebulan.
Mantan Perdana Menteri Malaysia dan pemimpin de facto PKR, Anwar Ibrahim, memiliki blog[37] sendiri yang memiliki link-link berita dan video aktivitas kampanye partainya, PKR. Pada 2007, Anwar merilis suatu klip video yang diduga menunjukkan seorang pengacara tingkat tinggi memperdagangkan penunjukan yudisial tinggi, suatu skandal yang memicu dibentuknya suatu komisi penyelidikan penuh.

Cybercampaign Oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008
Kampanye oposisi di cyberspace Malaysia ini berlanjut dalam kampanye dan strategi pemenangan Pemilu Malaysia 2008. Hal ini tak terlalu tampak pada kampanye BN. Partai-partai oposisi utama Malaysia, terdiri atas PKR, DAP, dan PAS, serta PSM dan PASOK bergabung di bawah slogan Barisan Rakyat dan melakukan kampanye di berbagai cyberspace dan media baru, menggunakan berbagai teknologi baru seperti blog, SMS, dan YouTube. Ibrahim Suffian dari Merdeka Centre for Opinion Research di Kuala Lumpur menyebutkan bahwa oposisi lebih siap dan berhati-hati dalam pendekatannya menggunakan Internet dan teknologi lainnya dalam strategi komunikasi mereka daripada partai-partai pemerintah. Aplikasi teknologi informasi dalam pemilu antara lain:[38]
• SMS: digunakan secara maksimal oleh para juru kampanye oposisi. Beberapa unsur dalam oposisi telah mengembangkan kapasitas untuk mengirim SMS kepada para individu yang tinggal di lokasi-lokasi khusus, dan memiliki kemampuan untuk membanjiri para pemilih di suatu lokasi khusus dengan berbagai pesan SMS. SMS digunakan untuk memberitahukan para pemilih tentang event-event terdekat dan mengirim pesan teaser untuk mengajak mereka mengunjungi website tertentu. Pada malam sebelum hari pemilu, puluhan ribu pemilih dikirimkan rekaman pesan audio oleh Anwar Ibrahim yang mengajak mereka memilih untuk perubahan.
• Website Kandidat: berbagai website kampanye muncul sebagai dukungan terhadap para kandidat, kebanyakan dibuat oleh para kandidat oposisi. Website-website tersebut memberikan informasi tentang para kandidat dan melaporkan berbagai peristiwa, beberapa juga mengumpulkan donasi. Beberapa keberhasilan website kandidat antara lain gerakan donasi online oleh kandidat Jeff Ooi dari DAP, yang mengumpulkan puluhan ribu dolar secara online dan Badrul Hisham dari PKR yang mengumpulkan lebih dari RM 30.000 ($ 9.050,-) dalam sepekan.
• Portal Media Partai: situs-situs partai seperti HarakahDaily.net dan Suara-Keadilan.com menjadi portal yang menyediakan materi untuk penggandaan dan transmisi berikutnya di antara publik. PAS mengembangkan suatu laporan newsletter berkala yang memberikan pernyataan-pernyataan dan reportase isu-isu dan event-event kampanye, yang didistribusikan secara luas selama kampanye oleh para aktivis partai.
• Website Pendukung: sebagai tambahan terhadap website partai, berbagai homepage yang dioperasikan oleh para aktivis dan pendukung partai juga memberikan informasi tambahan dan materi serta selebaran yang dapat diunduh dan didistribusikan.
• YouTube dan Situs-situs Video Lainnya: karena oposisi dilarang akses terhadap jaringan televisi mainstream, mereka bergantung pada situs-situs video-sharing seperti YouTube untuk memperlihatkan event-event dan pidato mereka. Sejumlah besar materi yang diberikan oleh para pengguna YouTube dapat ditemukan di YouTube. Salah satu klip video paling populer menampilkan Perdana Menteri Malaysia tertidur di berbagai event publik.
• Distribusi Video Compact Disc (VCD): sebagai adaptasi dari selebaran, dalam Pemilu Malaysia 2008 terdapat penggunaan luas VCD sebagai bentuk selebaran digital oleh para juru kampanye dari kedua belah pihak. VCD tersebut digunakan untuk memberikan berbagai bentuk pesan, dari pengenalan khas para kandidat lokal hingga transmisi materi rahasia yang dapat mencemarkan nama kandidat atau partai tertentu. Selama kampanye, para aktivis yang mungkin terhubung dengan BN menerbitkan kembali video lama terkait skandal seksual Anwar Ibrahim, namun pengaruh hal tersebut tak terlalu berarti karena proses legal telah membebaskan Anwar pada 2004.[39] Sebaliknya, VCD yang dibuat oleh kelompok kepentingan HINDRAF (Barisan Bertindak Hak-hak Hindu) yang menunjukkan penghancuran berbagai candi Hindu dan rumah warga Malaysia keturunan India oleh para otoritas lokal Malaysia[40] terbukti sangat penting dalam memengaruhi para pemilih.
Oposisi juga mengumpulkan dana melalui cyberspace dengan memohon kepada publik melalui website dan blog untuk para pendukung agar menyumbang dana melalui kartu kredit dan transfer bank untuk membantu juru kampanye mencetak poster-poster kampanye dan menggelar berbagai forum publik. Oposisi berulang-kali mengungkapkan bahwa mereka tak mampu mengimbangi kekuatan pengeluaran yang massif dari koalisi BN.[41]
Hasil Pemilu Malaysia 2008 adalah kemenangan BN sebesar 50,27% suara dengan 140 kursi (63,1%) dalam Dewan Rakyat Malaysia (jumlah kursi turun sebanyak 58). Barisan Rakyat memperoleh 46,75% suara dengan jumlah kursi naik sebanyak 62 kursi menjadi 82 kursi (36,9%).[42] Jumlah perolehan kursi di tiap-tiap negara bagian adalah sebagai berikut.

Negara Bagian Barisan Nasional Oposisi
Suara (Persen) Kursi (Persen) Suara (Persen) Kursi (Persen)
Perlis 61,5% 14 (93,33%) 36,83% 1 (6,67%)
Kedah* 47,40% 14 (38,89%) 50,40% 21 (58,33%)
Kelantan* 45,12% 6 (13,33%) 56,36% 39 (86,67%)
Terengganu NA 24 (75,00%) NA 8 (25,00%)
Penang* NA 11 (27,50%) NA 29 (72,50%)
Perak* NA 28 (47,46%) NA 31 (52,54%)
Pahang NA 37 (88,10%) NA 4 (9,52%)
Selangor* NA 20 (35,71%) NA 36 (64,29%)
Negri Sembilan NA 21 (58,33%) NA 15 (41,67%)
Malaka NA 23 (82,14%) NA 5 (17,86%)
Johor NA 50 (89,29%) NA 6 (10,71%)
Sabah NA 59 (98,33%) NA 1 (1,67%)
Negara bagian dengan tanda * menunjukkan kemenangan oposisi.

Apabila diteliti dengan baik, negara-negara bagian di mana oposisi menang adalah negara-negara bagian yang maju dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta jangkauan Internet yang baik. Di Penang, terdapat Telekom Malaysia Berhad sebagai provider layanan telepon darat juga provider layanan Internet utama, serta terdapat jangkauan seluler yang unggul. Selangor adalah negara bagian paling maju di Malaysia dan menerima keuntungan mutlak dari efek spillover pembangunan ibu kota, Kuala Lumpur. Pun Kuala Lumpur, sebagai ibu kota Malaysia, memiliki tingkat pemilih muda dengan penggunaan teknologi paling cerdas dan modern.
Ibrahim Suffian kemudian mengkaji pengaruh teknologi informasi dalam Pemilu Malaysia 2008. Ia mengutip survei pasca-pemilu oleh Merdeka Centre bahwa sementara 90% warga Malaysia memperoleh informasi pemilu melalui media mainstream, namun dua pertiga warga juga memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi sekunder dan alternatif seperti Internet, selebaran, dan pertemuan aktivis. Bentuk komunikasi ini mencapai pengaruh yang menentukan dalam hasil pemilu. Ibrahim mengungkapkan bahwa media mainstream Malaysia terus menolak liberalisasi lebih lanjut, dan berbagai jaringan televisi dan radio tetap dimiliki oleh koalisi BN. Para pemilih telah bersikap sinis terhadap media mainstream dan para pemiliknya. Ibrahim kembali mengutip polling oleh Merdeka Centre pada Juli 2008 yang menemukan bahwa hanya 25% pemilih Malaysia yang mempercayai peliputan berita politik oleh media mainstream lokal, dan kurang dari 10% yang memiliki kepercayaan kuat terhadap media tersebut. Dengan investasi pada jaringan broadband dan perluasan akses Internet di luar daerah-daerah kota, Ibrahim memprediksi bahwa hal ini hanyalah awal dari peran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas dalam diskursus sosial politik Malaysia.[43]
Namun, terdapat satu potensi hambatan terhadap cybercampaign oposisi ini, yaitu status Malaysia sebagai salah satu negara yang mengalami penyensoran Internet secara nominal. Pada 2006, Deputi Science and Technology Minister Kong Cho Ha mengumumkan bahwa seluruh blog berita Malaysia harus didaftarkan dengan Ministry of Information. Kong menjustifikasi hal ini dengan menyatakan bahwa hukum tersebut penting untuk mencegah para blogger menimbulkan kekacauan dalam masyarakat multietnik Malaysia.[44]

KESIMPULAN

Kesimpulan
Oposisi Malaysia berhasil membangun interaksi informasi dan kolaborasi dengan para pemilih dalam kampanye Pemilu Malaysia 2008 berbagai aplikasi Web 2.0. Hal ini mengonfirmasi kekuatan komunikasi, di mana Web 2.0 sebagai jaringan komunikasi berperan fundamental dalam proses pembuatan power oposisi. Penggunaan Web 2.0 ini adalah bentuk e-democracy yang lahir bukan dari defisit deliberatif demokrasi, namun lebih parah lagi adalah krisis komunikasi publik yang berasal dari opresi dari sistem politik yang tak demokratis yang membuat oposisi tak memiliki kebebasan berekspresi dalam media mainstream, sehingga penggunaan Web 2.0 merupakan suatu alternatif esensial yang wajib dilakukan oposisi untuk mempertahankan kelangsungannya. Cybercampaign oposisi melalui Web 2.0 di Malaysia menyediakan tempat bagi diskusi politik yang tak dapat terjadi dalam media mainstream. Cybercampaign ini dilakukan melalui SMS, website kandidat, portal media partai, website pendukung, situs-situs video seperti YouTube, dan distribusi VCD, serta penggalangan dana online melalui website dan blog.
Cybercampaign oposisi ini berhasil meningkatkan popularitas para kandidat oposisi di antara para pemilih muda. Hal ini juga diperkuat dengan terbatasnya penggunaan Internet oleh BN, yang tak memiliki organisasi seperti dalam kampanye oposisi, juga tak mengeluarkan uang pada porsi kampanye ini, sehingga memberi oposisi keunggulan signifikan atas BN. Dapat dilihat bahwa oposisi pun akhirnya menang dari BN di negara-negara bagian yang maju dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta jangkauan Internet yang baik. Namun, kekuatan politik oposisi yang berasal dari penggunaan Web 2.0 tak cukup signifikan dalam membawa mereka memenangkan Pemilu Malaysia 2008. Hal ini terkait kekuatan BN yang memerintah yang telah memiliki sistem operasi power yang stabil dan memiliki fungsi-fungsi koordinasi dan regulasi yang dibutuhkan untuk reproduksi hubungan power. Hal ini juga disebabkan kurangnya kesiapan dan kemampuan mengeluarkan efek deliberatif Web 2.0 di Malaysia. Kurangnya kesiapan ini disebabkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat baru di Malaysia, di mana Malaysia baru mulai berinvestasi dalam jaringan broadband dan memperluas akses Internet, sehingga peran teknologi informasi dan komunikasi dalam diskursus sosial politik Malaysia baru saja dimulai.
Penulis memprediksi bahwa di masa depan, bentuk komunikasi sekunder dan alternatif melalui Internet akan memiliki pengaruh yang lebih desisif dalam hasil Pemilu Malaysia. Hal ini terkait efek deliberatif yang telah dibawa teknologi informasi dan komunikasi modern kepada para pemilih Malaysia, yang telah skeptis terhadap media mainstream. Hal ini dengan catatan, penyensoran Internet di Malaysia tak menghambat gerakan para blogger politik dan juru kampanye dalam cyberspace Malaysia. Apabila ini terjadi, seperti kasus Rusia, takkan ada mekanisme translasi informasi menjadi kekuatan politik di Malaysia.

Implikasi Teoritis
Cybercampaign oposisi dalam Pemilu Malaysia 2008 mengonfirmasi argumen-argumen sentral Castells bahwa jaringan-jaringan komunikasi adalah jaringan fundamental pembuatan power dalam masyarakat. Hal ini tampak dari bagaimana blog, SMS, dan website oposisi dapat menjadi kekuatan politik oposisi dalam pemilu. Kekalahan oposisi, walaupun telah memberikan pukulan signifikan terhadap BN melalui peningkatan perolehan suara dan kursi, juga mengonfirmasi argumen Castells tentang peran fundamental negara dalam keseluruhan jaringan power. BN sebagai pemerintah yang berkuasa memiliki fungsi-fungsi koordinasi dan regulasi yang dibutuhkan untuk menstabilkan operasi sistem politik dan mereproduksi hubungan power di Malaysia, serta memiliki monopoli kekerasan sebagai kapasitas untuk memaksakan power sebagai usaha terakhir, seperti usaha melakukan penyensoran Internet untuk membendung cybercampaign oposisi.

[1] Cybercampaign yang dimaksud adalah kampanye politik yang dilakukan melalui internet, bukan, bukan cyberattack (serangan Internet) terkoordinasi sebagai bagian konflik sosial sebagaimana didefinisikan Sandor Vegh (2003) dalam “Classifying forms of online activism”, Cyberactivism, ed. Martha McCaughey dan Michael D. Ayers (New York: Routledge), hlm. 71–95.

[2] Gagah Wijoseno, “Kubu PM Abdullah Badawi Menangkan Pemilu Malaysia”, detikNews 9 Maret 2008, diakses dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/03/tgl/09/time/040041/idnews/905410/idkanal/10, pada 27 April 2010, 22:41.

[3] “Nurul Izzah Menangi Pemilu Malaysia”, Tempointeraktif.Com 8 Maret 2008, diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2008/03/08/brk,20080308-118838,id.html, pada 27 April 2010, 22:44.

[4] “Malaysia’s opposition mounts campaign in cyberspace”, AFP 19 Februari 2008, diakses dari http://afp.google.com/article/ALeqM5jTnVxg61uaHTAYJ_3bMeLt-X_jzQ, pada 27 April 2010, 23:01.

[5] Prashant Sharma, “Core Characteristics of Web 2.0 Services”, diakses dari http://www.techpluto.com/web-20-services/, pada 1 Juni 2010, 13:52.

[6] Lihat Tim O’Reilly, “What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, O’Reilly Media 30 September 2005, diakses dari http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html dan Paul Graham, “Web 2.0”, dari http://www.paulgraham.com/web20.html.

[7] Manuel Castells (2009), Communication Power (Oxford: Oxford University Press).

[8] Stephen Coleman dan Jay G. Bumler (2009), The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy (Cambridge: Cambridge University Press), hlm.14-41.

[9] Lihat “Campaign Creator” pada http://www.campaigncreator.org/holding_page/

[10] Angelika Füting dan Marco Bräuer, Presentasi “Electronic Democracy and its Citizens”, Ilmenau University of Technology, Institute for Media and Communication Science.

[11] Ibid.

[12] Kostas Zafiropoulos dan Vasiliki Vrana, “An exploration of Political Blogging in Greece”, paper yang dipresentasikan pada Web 2.0: An International Conference, University of London (17-18 April 2008).

[13] Nicolas Desquinabo, “Webforum design and debate practices during the 2007 French presidential campaign”, Politics: Web 2.0: An International Conference, University of London (17-18 April 2008).

[14] Zachary P. Devereaux, “Torytube.ca and the Ontario 2007 Election: The Web 2.0 Politics of Embedded Political Video”, paper yang dipersiapkan untuk konferensi Politics: Web 2.0: An International Conference, London, Inggris (17-18 April 2008).

[15] J. Gaines dan Jeffery J. Mondak (2008), “Typing Together? Clustering of Ideological Types in Online Social Networks”, paper yang dipersiapkan untuk konferensi Politics: Web 2.0, London, Inggris (9 April 2008).

[16] Dylan Kissane, “Chasing the Youth Vote: Kevin07, Web 2.0 and the 2007 Australian Federal Election”, paper yang dipersiapkan untuk konferensi Politics: Web 2.0: An International Conference, London, Inggris (17-18 April 2008).

[17] Dr Darren G. Lilleker dan Nigel Jackson (2008), “Politicians and Web 2.0: the current bandwagon or changing the mindset?” Web 2.0: an International Conference.

[18] Sarah Oates, “Comrades Online?: How the Russian Case Challenges the Democratising Potential of the Internet”, paper yang dipersiapkan untuk konferensi Politics: Web 2.0: An International Conference, University of London (17-18 April 2008).

[19] Jose Antonio Vargas, “Young Voters Find Voice on Facebook”, Washington Post 17 Februari 2008, diakses dari http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/16/AR2007021602084.html, pada 28 April 2010, 9:49.

[20] “SIPP index”, diakses dari http://www.spartaninternet.com/2008, pada 28 April 2010, 9:50.

[21] Video Yes We Can memperoleh jumlah akses sekitar satu juta kali di YouTube pada hari pertama rilis, lihat Neil McCormick, “Barack Obama’s ‘Yes We Can’ video” The Daily Telegraph (London), 14 Februari 2008, diakses dari http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2008/02/16/bmobama116.xml&DCMP=ILC-traffdrv07053100, pada 28 April 2010, 9:55.

[22] Video A More Perfect Union memperoleh jumlah akses sekitar 1,3 juta kali di YouTube pada hari pertama rilis, lihat Alex Chadwick dan Alex Cohen, “The Viral Obama Web Cycle”, Day to Day (NPR) 19 Maret 2008, diakses dari http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=88584840, pada 28 April 2010, 9:58.

[23] Sarah Lai Stirland, “Obama’s Secret Weapons: Internet, Databases and Psychology”, Threat Level, Wired.com 29 Oktober 2008, diakses dari http://www.wired.com/threatlevel/2008/10/obamas-secret-w/, pada 1 Juni 2010, 21:01.

[24] M. Xenos dan W. Lance Bennett, “The Disconnection in Online Politics: The Youth Political Sphere and US Election Sites, 2002-2004”, Information, Communication, and Society 10 (2007): 443-64; dan Josh Pasek, Daniel Romer, dan Kathleen Hall Jamieson, “America’s Youth and Community Engagement: How Use of Mass Media Is Related to Civic Activity and Political Awareness in 14-to-22-Year-Olds”, Communication Research 33 (2006): 115-35.

[25] Stirland, op. cit.

[26] http://klpos.com

[27] Lihat “Penang CM slams PM, denies stoking racial tension”, YouTube, diakses dari http://www.youtube.com/watch?v=KYUlAIvjs7o, pada 2 Juni 2010, 10:52, d imana Chief Minister Penang, Lim Guan Eng, mengklarifikasi hal tersebut.

[28] “Opposition muzzled – here’s black and white proof”, Malaysiakini 29 Juni 2007, diakses dari http://www.malaysiakini.com/news/69331, pada 2 Juni 2010, 10:00.

[29] G. Vikneswary, “TV station denies censoring opposition news”, Malaysiakini 28 Juni 2007, diakses dari http://www.malaysiakini.com/news/69226, pada 2 Juni 2010, 10:03.

[30] “Malaysia’s opposition mounts campaign in cyberspace”, AFP, op. cit.

[31] “170,000 visitors in 2008”, diakses dari http://siteanalytics.compete.com/malaysiakini.com/?metric=uv, pada 2 Juni 2010, 11:04.

[32] “Malaysiakini overtakes Star online rankings”, diakses dari http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=MY&ts_mode=country&lang=none, pada 2 Juni 2010, 11:12.

[33] “Top Sites in Malaysia”, diakses dari http://www.alexa.com/topsites/countries/MY, pada 2 Juni 2010, 11:14.

[34] “Malaysia’s opposition mounts campaign in cyberspace”, AFP, op. cit.

[35] Blog Lim antara lain blog.limkitsiang.com, limkitsiang.com, dan limkitsiang.blogspot.com.

[36] “Malaysia’s opposition mounts campaign in cyberspace”, AFP, op. cit.

[37] Blog Anwar antara lain anwaribrahimblog.com dan anwaribrahim.com.

[38] Mr. Ibrahim Suffian, “Reflections of the 2008 Malaysian General Election: Role of the Internet in Political Communications”, Merdeka Centre for Opinion Research, Kuala Lumpur, diakses dari www2.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR005/Msia_Suffian.pdf, pada 2 Juni 2010, 12:23.

[39] Lihat skandal seksual Anwar pada Mark Colvin, “Anwar Ibrahim freed after sodomy sentence overturned”, abc.net.au 2 September 2004, http://www.abc.net.au/cgi-bin/common/printfriendly.pl?http://www.abc.net.au/pm/content/2004/s1190999.htm.

[40] Dalam kampanye HINDRAF pada 16 Februari 2008, di mana HINDRAF memberikan mawar sebagai simbol cinta dan kasih sayang, dalam usaha menghadirkan unsur humanis dalam kampanyenya, kepada Perdana Menteri Malaysia di parlemen, polisi menembakkan gas air mata dan water cannon kepada ratusan etnis India di pusat Kuala Lumpur. Lebih dari 200 orang ditahan oleh otoritas setelah diserang oleh polisi di dekat situs candi India. Lihat “Hindraf’s ‘roses campaign’ thwarted”, The Hindu 17 Februari 2008, http://www.thehindu.com/2008/02/17/stories/2008021750180100.htm; dan “Malaysia: Police Break Up Ethnic Indian Rally, Detain More Than 120 People”, My Sinchew, http://www.mysinchew.com/node/7133?tid=4.

[41] Eileen Ng, “Malaysia’s government rejects call for American-style political debate ahead of election”, Associated Press (Yahoo! News) 2 Maret 2008, diakses dari http://malaysia.news.yahoo.com/ap/20080302/tap-as-gen-malaysia-election-b3c65ae.html, pada 2 Juni 2010, 14:56.

[42] “3 Sin Chew Jit Poh nationwide results statistics”, Sin Chew Jit Poh 10 Maret 2008, diakses dari http://www.sinchew-i.com/special/election2008/result.phtml, pada 2 Juni 2010, 14:00.

[43] Suffian, op. cit.

[44] Peter Walker, “Malaysia’s mission unbloggable”, The Guardian, London, 5 Desember 2006, diakses dari http://www.guardian.co.uk/news/blog/2006/dec/05/malaysiablog, pada 2 Juni 2010, 12:21.

Elegi Pecundang Sejati

– Tangguh, Depok 12 Mei 2010

Alkisah seorang pria bersimbah kesah mengernyit muka
Di tangannya tergenggam dendam pada dunia
Dari angkara tak pernah peroleh pucuk tercinta
Juga perebut perenggut segala yang berarti baginya
Nyaris umpatan menggugat Tuhan melesak dari sang lisan –
– Namun tak jadi; sang pria masih takut akan siksaan
Sang hati rasakan gejolak berbagai retak yang timbulkan sesak
Murka hingga layangkan kepalan tinju delapan ayunan ke sansak
Muram hingga terisak meraung teriak hingga serak
Gusar hingga kelana tak terarah dan hirau letak

Pria itu hanya pecundang sejati. Aku.
Dan aku tak peduli lagi. Biarlah mati.

Karena Indonesia Bukan Hanya Jakarta

“Kalau Anda seorang pemimpin, kelilingilah negeri ini, karena Indonesia bukan hanya Jakarta.”

Demikianlah tutur Agung Baskoro, alumnus Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM serta 1^st winner “The Next Leader” MetroTV, dalam acara bertajuk LEADERSHIP TALKS: “Inspiring Story of Young Leaders” yang diselenggarakan oleh PPSDMS (Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis) Nurul Fikri pada Kamis, 18 Februari 2010 di Pusat Studi Jepang UI. Pria yang pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (K2N) di Papua dan pernah mengunjungi 20 provinsi di Indonesia ini melanjutkan, “Di Papua, standar dan kualitas hidup penduduknya sangat berbeda dengan di ibukota. Sehingga, untuk membuat mereka sama dengan kita, perlu banyak intervensi.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki 17.504 pulau yang letaknya sangat strategis baik dari sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, hukum, maupun politik. 92 pulau di antaranya berada dekat perbatasan.[1] Pulau-pulau ini merupakan garda terdepan kedaulatan NKRI. Banyak di antara pulau-pulau tersebut berada pada batas wilayah dan perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga rawan terhadap konflik. Salah satu isu pokok dalam dinamika daerah perbatasan adalah isu mengenai identitas, terutama yang berkaitan dengan identitas sosial kemasyarakatan dan identitas etnis. Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), John Haba, mengungkapkan bahwa daerah perbatasan merupakan “melting point” untuk berbagai kegiatan dan terbuka bagi siapa saja, baik penduduk lokal di daerah perbatasan maupun pendatang.[2] Di daerah-daerah terluar, yang jauh dari pusat pemerintahan dan lebih dekat dengan negara-negara lain, terkadang rasa keterikatan masyarakat lebih dekat dengan masyarakat negara lain tersebut daripada dengan negara sendiri, apalagi ketika akses terhadap negara lain tersebut lebih dekat dan lebih mudah daripada akses terhadap pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, pendekatan militeristik terhadap daerah-daerah terluar menjadi tak efektif.

Peneliti Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2004, Suhartono, mengungkapkan bahwa masyarakat perbatasan akan berkembang menjadi masyarakat yang pluralis, yang memiliki potensi-potensi konflik yang tinggi, serta cenderung mencoba mengorientasikan kepentingannya dengan masyarakat dari negara tetangga. Untuk mencegah adanya konflik sosial dan kecenderungan integrasi etnis dari masyarakat yang dipisahkan oleh bangsa negara, negara harus mampu mengintegrasikan pengelolaan daerah perbatasan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat perbatasan.[3] Dapat dilihat pentingnya pendekatan yang bersifat memanusiakan daerah-daerah terluar ini, agar tak menjadi lebih tertarik kepada negara lain.

Mengapa masalah perbatasan menjadi penting? Karena isu tersebut selalu menyimpan potensi konflik. Indonesia dan Malaysia nyaris terlibat konflik terkait wilayah perairan sekitar Ambalat, Kalimantan Timur, serta kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan, yang juga terleak di blok Ambalat. Di kawasan Asia Tenggara pun, ketegangan pernah terjadi antara militer Thailand dan militer Kamboja terkait sengketa kompleks Candi Preah Vihear di perbatasan kedua negara.

Pulau Sebatik: Harapan yang Belum Terpenuhi

Salah satu pulau terdepan dan perbatasan Indonesia yang menurut penulis paling menarik adalah Pulau Sebatik,  Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimatan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Dalam Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian, sebagian wilayah merupakan daerah teritorial Negara Malaysia dan sebagian masuk dalam wilayah Indonesia. Potensi sumber daya alam Pulau Sebatik termasuk terumbu karang tepi yang sangat indah di perairan pulau tersebut.

Berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Sebatik menjadi “melting point” yang sangat strategis, terutama antara masyarakat Sebatik dan Tawau (negeri Sabah). Walaupun isu internasional dari Sebatik sering muncul di Jakarta, masyarakat Sebatik dan Tawau tak terpengaruh dan tetap menjalin hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau masih bersaudara.[4] Fenomena yang paling unik pada perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik adalah terdapat satu desa yang dibelah salah satu titik patok tapal batas negara menjadi milik Indonesia dan Malaysia, yaitu Desa Aji Kuning. Hal ini menjadi rumit ketika pada 1982-1983 Tim General Border Committee (GBC) Indonesia-Malaysia menemukan ketidakakuratan titik koordinat pada pemasangan patok batas di Desa Aji Kuning.[5] Kondisi ini menjadikan Pulau Sebatik rentan terhadap konflik. Pada 26 September 1996, terjadi insiden penembakan oleh polisi hutan Malaysia terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang tengah melakukan patroli di Pulau Sebatik. Malaysia juga sempat mengancam akan membangun pagar memanjang di sepanjang perbatasan Pulau Sebatik, ketika muncul saling klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat di Perairan Laut Sulawesi tahun 2005 dan 2008. Bila pemerintah pusat tidak mampu menunjukkan kedaulatan efektifnya di Pulau Sebatik, bukan tak mungkin kejadian seperti sengketa Sipadan dan Ligitan kembali terulang.

Selain itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada Sebatik karena beberapa hal. Pertama, sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar, yang berakhir pada 17 Desember 2002 dengan kemenangan Malaysia oleh keputusan International Court of Justice (ICJ) berdasarkan efektivitas, terjadi di dekat lokasi Sebatik. Setelah keputusan ICJ ini, kasus persengketaan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia pun meningkat profilnya, antara lain karena pulau Sipadan dan Ligitan juga berada di blok Ambalat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah eksodus ratusan ribu tenaga kerja di perbatasan Sebatik dan Tawau, serta isu Rejimen Askar Wataniah, komponen Angkatan Bersenjata Malaysia, yang menjaga perbatasan Malaysia.

Sayangnya, pembangunan daerah Sebatik tertinggal jauh dari Jakarta, sebagaimana yang dialami oleh banyak daerah, khususnya di pulau-pulau terluar. Harian Pikiran Rakyat melaporkan bahwa masyarakat Sebatik masih merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, sehingga pernah mengusulkan agar Sebatik diberikan otoritas khusus, seperti Batam. Berbagai harapan masyarakat Sebatik yang belum dipenuhi pemerintah antara lain pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), yang sangat mendesak bagi masyarakat Sebatik, karena mereka terpaksa menjual ikan ke Tawau. Kemudian, jasa listrik di Sebatik juga masih sangat terbatas, karena masyarakat Sebatik hanya mendapat jatah penerangan listrik dua hari sekali. Sebatik pun tak memiliki jaringan air bersih; mereka mengandalkan curahan air hujan. Permasalahan ruas-ruas jalan yang rusak serta kehadiran rumah sakit, pelabuhan yang representatif, dan sekolah yang kurang turut mendera Sebatik.[6] Berdasarkan analisis potensi daerah pulau-pulau terpencil Chairil N. Siregar (2008), potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan dan Sebatik adalah agroindustri (perkebunan dan kehutanan), kelautan, pertambangan, jasa pelabuhan, perdagangan internasional, dan parawisata.[7] Menurut Indopedia Universitas Gunadarma, pengembangan yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain sektor pertanian dan perkebunan serta sektor perikanan (budidaya dan tangkap), melalui pengembangan teknologi budidaya, pengolahan pascapanen, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, akses permodalan usaha, pengembangan mata pencaharian alternatif dan perluasan akses pasar, serta pengembangan pariwisata bahari melalui penyediaan sarana dan infrastruktur serta peningkatan promosi yang lebih baik.[8]

Peran Mahasiswa

Para mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Mereka pun secara teoritis sangat mengerti urgensi keutuhan negara sebagai kepentingan nasional serta isu-isu berbagai permasalahan bangsa, terutama mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional atau ilmu-ilmu sosial dan politik lainnya. Namun, tentu saja, para mahasiswa takkan pernah benar-benar mengerti permasalahan perbatasan apabila mereka tak pernah benar-benar terjun ke berbagai daerah tersebut. Terutama para mahasiswa yang berdomisili di Jakarta dan daerah-daerah pusat populasi lainnya, yang membanggakan pengetahuannya tentang Indonesia secara keseluruhan padahal tak pernah keluar dari batas-batas wilayahnya.

Apabila kepemimpinan bukan tentang meminta, melainkan tentang menjemput dengan berbuat, sudah sepantasnya para mahasiswa turut secara konkrit langsung sepenuh hati berjuang dan berkontribusi melayani bangsa ini, yang bukan hanya Jakarta. Untuk hal ini, terdapat berbagai program yang relevan, seperti program Kuliah Kerja Nyata (K2N) UI (Universitas Indonesia) 2010 bagi para mahasiswa UI, yang tersebar di 12 pulau terdepan dan perbatasan NKRI, yang sesuai dengan tajuk yang dibawanya, bertujuan untuk turut menjaga keutuhan NKRI. Program kerja K2N UI 2010 ini pun memiliki konformitas dengan berbagai kebutuhan masyarakat Sebatik. Misalnya, program air bersih, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Sebatik. Program kerja kuliner laut dapat menggali potensi bahari Sebatik. Begitu pula dengan program kerja menggali potensi wisata bahari dan wisata alam, dengan potensi terumbu karang tepi yang indah namun masih belum memiliki sarana dan infrastruktur serta promosi yang memadai.

Program-program –seperti K2N UI– dapat menjadi signifikan apabila mampu bersinggungan langsung dengan basic needs masyarakat. Sudah saatnya para mahasiswa berbuat, bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sudah saatnya para mahasiswa turun ke berbagai daerah, karena Indonesia bukan hanya Jakarta.

---

[1] Daftar ke-92 pulau terluar Indonesia ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005

[2] John Haba, “Kesimpulan” dalam Ridwanto Tirtosudarmo dan John Haba (eds), Dari Entikong Sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur (Serawak-Sabah) (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm.277-290

[3] Suhartono, “Kondisi Sosial Kemasyarakatan di Sekitar Perbatasan Antar-Negara (Laporan dari Pos Perbatasan Entikong-Kalimantan Barat)” dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial (Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004), hlm.129-152

[4] “Pulau Sebatik Minta Otoritas Khusus”, Pikiran Rakyat, http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=28936

[5] Aju, “Pulau Sebatik Indonesia: Sebatik, Pulau Terdepan Paling Unik dan Terumit”, Sabtu, 21 Februari 2009

[6] Ibid.

[7] Chairil N. Siregar, “Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan—Kalimantan Timur”, Jurnal Sosioteknologi Edisi 13 Tahun 7, April 2008, hlm.363

[8] http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/115/5385/id/pulau-sebatik.html

Otonomi Khusus untuk Papua: solusi grievance Papua

Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang lebih dari 5.000 kilometer, Republik Indonesia memiliki berbagai wilayah dengan kondisi sosial dan kultural serta pengalaman historis yang berbeda. Indonesia adalah salah satu contoh paling relevan dari konsep “imagined community” yang diajukan Benedict Anderson: para warga negara ini tak pernah mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar tentang sebagian besar dari sesama warga; dan walaupun terdapat ketaksamarataan dan eksploitasi yang aktual, bangsa ini tetap dikonsepsikan sebagai suatu komunitas horizontal dengan hubungan yang dalam.[1] Memelihara Indonesia sebagai satu kesatuan negara adalah tugas nation-building yang sulit. Dalam sejarahnya, bangsa ini beberapa kali harus menghadapi berbagai gerakan separatisme dan pemberontakan. Kita mengenal separatisme lokal Hizbullah pada periode awal kemerdekaan, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada periode 1950-an, serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada periode akhir Orde Baru.

Pada periode antara kemerdekaan hingga bangkitnya pemerintahan Orde Lama Suharto pada 1965, konflik-konflik terkait nation-building di Indonesia lebih banyak terkait komposisi pemerintahan nasional atau fondasi filosofis bangsa, namun pada periode Orde Baru muncul berbagai oposisi yang mengambil bentuk penarikan diri dan pemisahan, seperti di provinsi Aceh, Irian Jaya, dan –setelah 1975– Timor Timur. Aspinall dan Berger (2001) berargumen bahwa hal ini disebabkan berbagai kebijakan represif Orde Baru, yang berhasil mencegah artikulasi terbuka berbagai agenda politik “kedaerahan”.[2] Kolapsnya Orde Baru tak menghentikan krisis nation-state Indonesia, dan hingga kini bangsa ini masih menyimpan berbagai potensi disintegrasi. Papua, atau dikenal secara resmi sebagai Irian Jaya hingga 1 Januari 2002, adalah salah satu kasus aktual separatisme di Indonesia, yang masih relevan hingga sekarang.

Papua –atau Irian Jaya– adalah salah satu kasus wilayah Indonesia yang menyimpan “greed and grievance” yang mendalam terhadap rakyat Indonesia non-Papua. Teori greed versus grievance (ketamakan vs. keluhan) berargumen bahwa penyebab perang sipil, dan berbagai bentuk perang lainnya, adalah antara hasrat untuk memperbaiki situasi mereka dalam analisis cost-benefit (biaya-manfaat) informal (greed) dan berbagai isu identitas, misalnya etnisitas, agama, dan kelas sosial (grievance). Collier dan Hoeffler (2002) melakukan penelitian untuk Bank Dunia dan menemukan bahwa peluang untuk mengendalikan suatu sumber daya (predasi) dapat menyebabkan konflik, dan grievance yang disebabkannya mendorong diaspora untuk membiayai konflik lebih jauh.[3]

Ganesan dan Vines (2004) lebih lanjut mengungkapkan bahwa ketika pemerintah yang tak akuntabel yang kaya sumber daya alam berperang dengan pemberontak yang berupaya mengambil kendali atas sumber daya alam yang sama, pelanggaran hak asasi manusia tak dapat dielakkan, dan hal ini dapat mendestabilisasi keadaan lebih jauh, dan memicu konflik yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi tersebut membutuhkan solusi manajemen pendapatan yang pantas, dan dimensi politiknya membutuhkan solusi jaminan transparansi dan akuntabilitas negara.[4]

Berdal dan Malone dalam Greed & Grievance (2000) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai fungsi ekonomi dari perang sipil, yaitu dalam jangka panjang melakukan redistribusi sumber-sumber daya alam, dan dalam jangka pendek memberikan peluang penjarahan, menjamin uang proteksi dari mereka yang dihindarkan dari kekerasan, mengambil kendali monopolistik atas perdagangan, memfasilitasi eksploitasi tenaga kerja, mempertaruhkan klaim langsung terhadap kepemilikan tanah, memberikan peluang perampasan terhadap bantuan yang dikirimkan selama konflik, serta manfaat institusional terhadap militer. Berbagai fungsi tersebut mendasari keberlanjutan perang sipil dan memberikan berbagai insentif dan disinsentif ekonomi terhadap berbagai aktor yang berupaya memulihkan perdamaian kepada masyarakat pascaperang.[5]

Dalam menganalisis potensi disintegrasi bangsa melalui separatisme Papua, perlu identifikasi terhadap greed and grievance yang disimpan masyarakat Papua tersebut terhadap rakyat Indonesia non-Papua. Papua adalah salah satu wilayah Indonesia yang berpenduduk sedikit namun memiliki signifikansi ekonomi yang sangat penting: tambang emas terbesar dunia dengan cadangan senilai $40 miliar sekaligus tambang tembaga terbesar ketiga dunia, serta cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Wilayah ini memiliki perbedaan yang sangat besar dengan wilayah Indonesia lainnya: dua juta penduduknya adalah ras Melanesia yang hidup dalam kondisi pramodern dan berbicara dalam ratusan bahasa dan dialek yang berbeda. Papua bergabung dengan Indonesia pada 1969 melalui penandatanganan Perjanjian New York dalam proses yang didukung oleh PBB. Rakyat Papua sendiri tak diajak berunding dalam berbagai negosiasi terkait transfer kedaulatan dari Belanda, sehingga Chauvel menyebut proses ini sebagai “decolonizing without the colonised” (dekolonisasi tanpa rakyat yang dimerdekakan).[6]

Pada perkembangannya, monopoli kekuasaan, jabatan, dan kekayaan rakyat Indonesia non-Papua terhadap rakyat Papua menimbulkan perasaan bahwa Indonesia menjajah Papua. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jakarta, termasuk administrasi provinsi yang didominasi non-Papua, pengabaian terhadap kebudayaan lokal, dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tak menguntungkan penduduk lokal, menciptakan kondisi bagi berdirinya berbagai gerakan separatisme. Bakti et. al. (1999) mengungkapkan berbagai faktor separatisme di Irian Jaya sebagai berikut.[7]

1. Faktor historis: Komunikasi politik antara masyarakat Irian Jaya dan rakyat Indonesia sejak bergabungnya Irian Jaya sangat terbatas, yang juga disebabkan berbagai faktor: dari pendidikan masyarakat Irian Jaya yang sangat minim hingga terkucilkan dari gagasan dan rasa keindonesiaan, hingga keadaan ekonomi yang mengalami kemunduran sehingga belum terjadi penyesuaian nilai uang rupiah Irian dan Indonesia.
2. Faktor ekonomi: Masyarakat Irian selama bergabung dengan Indonesia merasa hanya dieksploitasi secara ekonomi, sementara berbagai perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Irian kurang memperhatikan penduduk asli di sekitar konsesi. Keberadaan Freeport dinilai paling menyakitkan hati rakyat Irian karena berbagai alasan, dari sejarah pemberian Wilayah Kontrak Karya yang dinilai tindakan tidak fair, hingga sisi ekonomis yang lebih menguntungkan asing (bukan masyarakat setempat maupun bangsa Indonesia).[8]
3. Faktor sosial budaya: Berbagai kebijakan pemerintah oleh masyarakat Irian justru dipandang sebagai intervensi kebudayaan dan menimbulkan keresahan sosial.
4. Faktor politik dan hukum: Dalam sisi politik, terjadi dominasi politik oleh etnis non-Irian baik di pusat maupun di Pemerintah Daerah Irian sendiri, sehingga muncul perasaan dimarjinalkan dalam peranan rakyat Irian dalam pengambilan keputusan mengenai diri mereka sendiri. Pemerintah pun tak memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan dari perasaan ketaktenteraman pada masyarakat setempat.
5. Faktor internasional: Perasaan anti-Indonesia di kalangan rakyat Irian mulai mendapat simpati dari sebagian dunia internasional. Dewan Gereja Sedunia pernah mengirimkan duta untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan Papua Barat, Theys H. Eluay. Pemerintah Amerika Serikat ikut mengutak-atik persoalan Irian Jaya dan sempat mendesak Indonesia agar melakukan beberapa hal terkait Irian Jaya. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan juga dicurigai keterlibatannya.

Muncullah klaim kemerdekaan dengan referensi kepada sejarah kolonial dan sistem nation-state pascakemerdekaan. Kaum nasionalis Papua (seperti dalam kasus Aceh) mengklaim bahwa wilayah mereka adalah suatu nation-state yang berdaulat dan merdeka pada masa lalu, bahwa penggabungan mereka ke Indonesia adalah kurang memiliki validitas legal, dan bahwa mereka hanya berupaya “mengklaim kembali” kemerdekaan mereka.[9] Kemunculan awal nasionalisme Papua awalnya adalah produk pemerintahan kolonial, ketika Belanda secara signifikan meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, meningkatkan belanja pendidikan, dan merekrut lebih banyak penduduk lokal ke dalam birokrasi kolonial.[10]

Pemerintahan Suharto menerapkan suatu “security approach” (pendekatan keamanan) terhadap separatisme Papua: terdapat berbagai operasi militer di dataran tinggi Jayawijaya pada 1977-1978 serta di distrik Bela, Alama, Jila, dan Mapenduma pada 1996-1998. Sementara, pemerintahan pasca-Suharto menerapkan pendekatan yang tak konsisten antara konsiliasi dan represi. Pemerintahan Habibie pada awalnya mendukung suatu “dialog nasional” atas Papua, namun kemudian mencabutnya kembali. Pemerintahan Abdurrahman Wahid bersikap sangat lunak, namun tetap tak membuka prospek kemerdekaan. Sejak 2000, sentimen prokemerdekaan menguat di Papua, dan Jakarta beralih ke pendekatan garis keras. Menurut Rabasa dan Haseman (2002), situasi di Papua telah bertransformasi hingga titik di mana konsesi tanpa opsi kemerdekaan takkan memuaskan berbagai pihak prokemerdekaan, termasuk berbagai ketua suku dan elit provinsi.[11]

Tindakan represif oleh tentara Indonesia terhadap Papua hanya memperkuat persepsi rakyat Papua atas suatu pertempuran antikolonialis. Represi tersebut lebih jauh lagi mendukung grievance yang memotivasi retaliasi kekerasan di antara masyarakat Papua, dalam konstruksi antikolonialis. Namun, kompromi dapat memberikan kepercayaan diri yang terlalu berlebihan bagi Papua. Sehingga, Kivimäki dan Thorning (2002) mengusulkan suatu desentralisasi demokratik, yang dapat mereduksi grievance yang memotivasi separatisme di Papua dan secara potensial mengurangi intensitas pemberontakan. Namun, hal ini takkan dapat memecahkan konflik secara keseluruhan, sehingga diperlukan upaya mengakhiri mitos anti-Indonesia dan bagian-bagian emosional dari konflik Papua. Kivimäki dan Thorning mengajukan gagasan bahwa diperlukan tindakan-tindakan konkrit untuk memberdayakan masyarakat Papua secara ekonomi dan pendidikan, serta pengembalian kendali kepada para aparat politik dan keamanan lokal.[12]

Terkait desentralisasi demokratis tersebut, pada akhir 2001 pemerintah pusat Indonesia telah membuat undang-undang yang memberikan Papua suatu otonomi khusus. Namun, implementasi inisiatif ini dipandang hanya sebagai pernyataan intense politik, dan perkembangan administratif dan politik di Papua memunculkan keraguan terkait keinginan politik pemerintah pusat untuk mengimplementasikan otonomi khusus. Namun, selama konferensi “Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion?” yang diadakan di Berlin pada 4-5 Juni 2003 oleh Friedrich-Ebert-Stiftung, Watch Indonesia!, dan West-Papua-Netzwek, para peserta memandang secara positif, bahwa apabila diimplementasikan sebagaimana mestinya, otonomi khusus di Papua dapat merekonsiliasi pemerintah pusat dan rakyat Papua. Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua masih memiliki berbagai kekurangan, dan memerlukan berbagai prasyarat untuk pemenuhannya, seperti rule of law, pembangunan institusi, mekanisme hubungan, partisipasi masyarakat sipil, dan penyelesaian masalah korupsi. Implementasi undang-undang tersebut diperlukan untuk memuaskan masyarakat Papua.[13]

Potensi disintegrasi bangsa di Papua adalah suatu permasalahan yang nyata hingga sekarang. Solusi terhadap kasus ini adalah penyelesaian berbagai greed and grievance yang dipendam masyarakat Papua terhadap rakyat Indonesia non-Papua. Komunikasi politik antara masyarakat Papua dan rakyat Indonesia harus ditingkatkan, sehingga pemahaman antara kedua pihak dapat lebih terbina. Sentimen eksploitasi harus dilenyapkan dari perasaan masyarakat Papua, dan hubungan ekonomi antara Papua-Indonesia harus saling menguntungkan dan fair. Sentimen dominasi politik harus dihapuskan, dan perlindungan hukum terhadap rakyat Papua harus diterapkan. Seluruh solusi terhadap potensi grievance ini diharapkan dapat dicapai melalui implementasi otonomi khusus untuk Papua.

---

[1] Benedict Anderson (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Revised Edition) (London: Verso), hlm.5-7

[2] Edward Aspinall dan Mark T. Berger (2001), “The Break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-State in Post-Cold War Southeast Asia”, Third World Quarterly, Vol. 22, No. 6, The Post-Cold War Predicament (Dec., 2001), hlm.1005-1008.

[3]Paul Collier dan Anke Hoeffler (2000), Greed and Grievance in Civil War, The World Bank Policy Research Working Paper 2355, May 2000.

[4] Arvind Ganesan dan Alex Vines, “Engine of War: Resources, Greed, and the Predatory State”, dalam World Report 2004, Human Rights Watch, 2004.

[5] Mats Berdal dan David M. Malone (eds) (2000), Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars (Colorado: Lynne Rienner Publishers), hlm.19-42.

[6] R. Chauvel, “Declonising without the colonised: the liberation of Irian Jaya”, dalam D. Elizalde (ed), Las Relaciones Internationales en el Pacifico (Siglos XVII-XX): Colonizacion, Descolonizacion Y Encuentro Cultural, 1997, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; sebagaimana dikutip dalam Aspinall dan Berger (2001), op. cit., hlm.1014.

[7] Bakti, Ikrar Nusa Bakti, et. al. (1999), “Berbagai faktor separatisme di Irian Jaya”, dalam Indonesia diambang perpecahan? : kasus Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor Timur (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), hlm.175-232.

[8] Ketakseimbangan antara pusat dan daerah pun menjadi salah satu isu, secara khusus di Papua, dan secara umum terhadap dinamika reformasi politik dalam struktur politik regional di Indonesia. Hal ini termanifestasikan dalam ketergantungan berlebihan terhadap subsidi dari pemerintah pusat, perbedaan level pertumbuhan ekonomi, dan ketaksepadanan subsidi yang dialokasikan. Ketakseimbangan jumlah pendapatan yang diterima Irian Jaya tampak dari level keseimbangan finansial sumbangan daerah otonom-kontribusi terhadap PDB regional (0,67), sementara posisinya relatif terhadap rata-rata pertumbuhan PDB Regional Indonesia (3,37), sehingga Erawan (1999) mengklasifikasikan grievance aktual Irian Jaya sebagai tinggi. Lihat I Ketut Putra Erawan (1999), “Political Reform and Regional Politics in Indonesia”, dalam Asian Survey, Vol. 39, No. 4 (Jul. – Aug., 1999), hlm.588-612.

[9] Aspinall dan Berger (2001), op. cit., hlm.1018-1019.

[10] Ibid., hlm.1013.

[11] Angel Rabasa John B. Haseman (2002), The Military and Democracy in Indonesia: Challengers, Politics, and Power (California: RAND Corporation), hlm.106-110.

[12] Timo Kivimäki dan Ruben Thorning (2002), “Democratization and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased Opportunities and Decreased Motivations for Violence”, dalam Asian Survey, Vol. 42, No. 4, The Legacy of Violence in Indonesia (Jul. – Aug., 2002), hlm.671-672.

[13] __ (2003), Autonomy for Papua: Opportunity or Illusion? : Papers presented at the conference “Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion?” June 4^th and 5^th 2003, Berlin, Germany (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, Watch Indonesia!, dan West-Papua-Netzwek).